undang undang nomor 14 tahun 2001. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta. undang undang nomor 14 tahun 2001

Hubungi kami melalui Facebook fb. Published on June 6, 2019. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. TENTANG PATEN. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; Mengingat : 1. Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2023. 109, TLN NO. 14. 5. NOMOR 4 TAHUN 2001. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejah te ra b erdasarkan Panca s ila d an Undang­ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. 4112). Nomor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 (UU/2001/5) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. tanpa hak atau melawan hukum tersebut dibuktikan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) TENTANG Paten Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 (UU/2001/14) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis. 33 Tahun 2004, UU No. Peraturan. E. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan IntelektualUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2001 Tentang PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI Kota Administratif Cimahi Kabupaten Bandung, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan. Disahkan di Jakarta pada. Unsur-unsur tindak pidana yaitu Kesalahan, melawan hukum, Perbuatan dan Objek. 21, LN. 14 Tahun 2001, hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan,. 6, LL SETNEG : 56 HLM. Amar Putusan:1. UU No. c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; Mengingat : 1. BABXX. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147,. Perda Kota Depok Nomor 14 Tahun 2001 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan diadakannya perubahan terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 dapat diketahui dari. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 (UU/2001/12) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. fisip-unmul. a. NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109. 1912 Nomor 545 jo. Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) 2. Peraturan Perundang-undangan. 2688, LL SETNEG : 9 HLM. Kamis, 02 April 2020. 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebutUndang-undang Merek-lama, dengan satu Undang-undang tentang Merek yang baru. Belum Tersedia. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); b. 12 Tahun 2011, UU No. 1964/ No. Login. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, lihat di sini. Nomor/Tahun. 2001. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dalam perkembangannya, UU Yayasan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28/2004”). (2015). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Uu 6-1989 Tentang Paten; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) :Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Menimbang: a. kitab suci atau simbol keagamaan. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan Hak dan Kewajiban Pemegang Paten Hak dan kewajiban pemegang paten diatur dalam Pasa 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang mana dalam Pasal 16 mengatur yakni: (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. Pro. 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia. (6) Permohonan pengesahan akta. membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. 1997 LL SETNEG : 17 HLM. Berlangganan Pro. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 (UU/2001/4) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 (UU/2005/14) (2005) tentang Guru dan Dosen. Diubah dengan : UU No. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 6. nama, alamat dan susunan kepengurusan. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek; Mengingat : 1. NOMOR 27 TAHUN 2004. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti; e. Undang-undang (UU) NO. UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN. Semua Dokumen. NOMOR 21 TAHUN 2001. Tahun. Beranda. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU/2001/20) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten T. perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Mengingat: 1. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada butir a dan b dan pelaksanaan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara. Tanggal unggah. Paten. 000. 000/tahun. (UU RI no. Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001. 2. Nomor/Tahun. tentang Merek. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat; 3. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran. By OnlinePajak. Nomor 3882); 13. TENTANG. 14, LN. E. 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 7. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Katalog Produk. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Desain Industri. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. 25 February 2013; Undang-Undang; Dilihat 228 kali; Diunduh 3 kali; Unduh. Peraturan Pemerintah (PP) No. Wawasan Hukum. Institutional dan Principal-Agent Theory, portal. 14/2001. Pasal 19 PRESIDEN. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui. TB Simatupang No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. U. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual danPasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994. 2002/ No. Undang-undang: Nomor/Tahun: 14/2001: Tanggal unggah: Kamis, 02 April 2020: Diunduh sebanyak: 2272 kali: Status: Tidak Berlaku: Produk Hukum Terkait. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, lihat di sini. U. Tempat Penetapan. PATEN - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum. UU No. 109 & Tln No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Amar Putusan. Tahun. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN I. I. 109, TLN NO. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 4149, LL SETNEG : 12 HLM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. (6). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 3. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat 1 Cukup jelas Ayat 2 Cukup jelas Ayat 3 Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,UU NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN. 2001 Undang-undang (UU) NO. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI UMUM Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 000,00 hanya boleh. Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 5. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 3. I Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara R. 4220, LL SETNEG : 29 HLM. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten paten hakpaten. Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 2.